niadi.net — Pemerintah memastikan tambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp300.000 per bulan mulai disalurkan besok, Senin (20/10/2025). Penyaluran ini bertepatan dengan genap satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kebijakan ini menjadi salah satu langkah besar pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan harga kebutuhan pokok dan perlambatan ekonomi global. BLT tambahan akan menjangkau lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia — menjadikannya salah satu program bantuan sosial terbesar dalam sejarah Indonesia.
Sasaran Bantuan: Lebih dari 140 Juta Jiwa
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, tambahan BLT ini merupakan program khusus di luar bantuan reguler yang selama ini dijalankan oleh Kementerian Sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
"Tambahan BLT ini akan diterima oleh 35.046.783 keluarga penerima manfaat. Jika diasumsikan satu keluarga terdiri dari empat orang, maka totalnya bisa menjangkau sekitar 140 juta warga Indonesia," ujar Airlangga saat memberikan keterangan di Kantor Pos Indonesia, Jakarta, Jumat (17/10/2025).
Total dana yang disiapkan pemerintah mencapai Rp30 triliun, hasil dari efisiensi anggaran di berbagai sektor. Pemerintah menegaskan bahwa program ini tidak menggunakan utang baru, melainkan berasal dari optimalisasi belanja yang sudah ada.
Rincian dan Jadwal Penyaluran
Bantuan akan diberikan selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2025. Setiap keluarga akan menerima Rp300.000 per bulan, yang akan disalurkan sekaligus sebesar Rp900.000.
Penyaluran dana dilakukan melalui dua jalur utama:- Bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) untuk sekitar 18,3 juta keluarga penerima;
- PT Pos Indonesia untuk sekitar 17,2 juta keluarga lainnya, terutama mereka yang tinggal di daerah pelosok atau belum memiliki rekening bank.
Airlangga menambahkan, mekanisme penyaluran sudah siap sepenuhnya dan akan dimulai serentak pada Senin, 20 Oktober 2025.
"Proses distribusi dilakukan bertahap agar tetap transparan dan tepat sasaran. Pemerintah juga akan melakukan monitoring langsung agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan," ujarnya.
Momen Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Peluncuran BLT tambahan ini bertepatan dengan peringatan satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Pemerintah menyebut kebijakan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat program perlindungan sosial sekaligus menegaskan komitmen pemerintahan baru terhadap kesejahteraan rakyat kecil.
Sejak awal menjabat, Presiden Prabowo menekankan bahwa kebijakan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada angka pertumbuhan, tetapi juga harus berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. BLT tambahan ini diharapkan dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah bertahan menghadapi kenaikan harga bahan pokok dan biaya hidup.
"Presiden menegaskan, bantuan ini bukan hanya simbol, tapi bentuk nyata dari perhatian negara terhadap rakyat," kata Airlangga.
Peringatan untuk Penerima BLT
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengingatkan masyarakat agar menggunakan bantuan ini dengan bijak. Ia menegaskan bahwa dana BLT harus dimanfaatkan untuk kebutuhan dasar, bukan untuk hal-hal konsumtif atau kegiatan yang merugikan.
"Kami mengingatkan, jangan sampai bantuan ini digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi untuk judi online (judol) atau membeli pulsa. Fokuskan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti bahan pangan dan perlengkapan rumah tangga," tegas Gus Ipul.
Ia juga menekankan bahwa tujuan utama program ini adalah meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga miskin dan rentan, bukan memberikan uang tunai tanpa arah penggunaan.
"Kami berharap masyarakat benar-benar memahami bahwa bantuan ini bukan sekadar uang tambahan, melainkan instrumen untuk meringankan beban hidup," tambahnya.
Dari Efisiensi Anggaran ke Bantuan Nyata
Program BLT tambahan ini merupakan hasil dari kebijakan efisiensi belanja pemerintah pusat, terutama dari program-program yang berhasil menekan pengeluaran non-esensial. Pemerintah mengalihkan sebagian hasil efisiensi tersebut untuk memperkuat jaring pengaman sosial.
Menurut Kemenko Perekonomian, keputusan ini diambil setelah dilakukan evaluasi terhadap kondisi ekonomi kuartal ketiga 2025 yang menunjukkan masih lemahnya daya beli masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan sektor informal.
"Daripada dana idle tidak termanfaatkan, lebih baik langsung kita salurkan ke masyarakat yang membutuhkan," ujar Airlangga.
Selain itu, pemerintah juga berharap perputaran uang dari BLT tambahan ini bisa memberi efek domino terhadap ekonomi lokal — mulai dari pasar tradisional, pedagang kecil, hingga UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.
Cara Mengecek Status Penerima BLT Tambahan
Masyarakat bisa memeriksa apakah mereka termasuk penerima BLT tambahan dengan dua cara resmi yang disediakan oleh Kementerian Sosial:
1. Melalui Aplikasi Cek Bansos
Langkah-langkahnya sebagai berikut:- Unduh aplikasi "Cek Bansos" di Google Play Store atau Apple App Store.
- Pilih menu "Cek Bansos" pada halaman utama.
- Isi data sesuai KTP, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, hingga nama lengkap.
- Lakukan verifikasi keamanan sesuai petunjuk di aplikasi.
- Tekan tombol "Cari Data" untuk menampilkan hasil.
Jika terdaftar, sistem akan menunjukkan nama penerima, alamat, serta status penyaluran dana.
2. Melalui Situs Resmi Kemensos
Selain aplikasi, pengecekan bisa dilakukan lewat laman: https://cekbansos.kemensos.go.id.
Langkah-langkahnya:- Masukkan data sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, dan nama lengkap).
- Ketik kode verifikasi (captcha) yang muncul di layar.
- Klik tombol "Cari Data" untuk melihat apakah nama Anda termasuk penerima bantuan.
Pemerintah mengingatkan agar masyarakat tidak memberikan data pribadi kepada pihak lain yang mengaku bisa membantu proses pencairan BLT. Semua layanan pengecekan dan pencairan bersifat gratis dan dilakukan langsung oleh petugas resmi.
Langkah Pengawasan dan Transparansi
Untuk memastikan dana sampai ke tangan yang tepat, pemerintah menggandeng berbagai pihak dalam pengawasan, mulai dari Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial, BPKP, hingga pemerintah daerah. Masyarakat juga bisa melaporkan penyimpangan melalui kanal pengaduan resmi Kemensos.
"Transparansi dan akuntabilitas jadi kunci. Kita tidak ingin ada potongan, penyelewengan, atau pungutan liar di lapangan," ujar Gus Ipul.
Selain itu, pemerintah daerah diinstruksikan aktif mengawasi proses distribusi, terutama di daerah terpencil yang kerap menghadapi kendala akses.
Daya Beli Terjaga, Roda Ekonomi Berputar
Pemerintah berharap dengan cairnya BLT tambahan ini, konsumsi rumah tangga bisa kembali meningkat menjelang akhir tahun. Kenaikan daya beli masyarakat diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi, terutama di sektor perdagangan dan jasa kecil.
"Jika masyarakat memiliki uang tambahan, mereka akan belanja di pasar, warung, dan toko lokal. Uang itu akan berputar di ekonomi rakyat," kata Airlangga.
Program ini juga menjadi bagian dari strategi jangka pendek pemerintah dalam menstabilkan harga dan menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan ekonomi nasional.
Tambahan BLT sebesar Rp300.000 per bulan yang mulai cair besok menjadi penanda penting satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Dengan total anggaran Rp30 triliun dan target penerima lebih dari 35 juta keluarga, kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah serius menjalankan komitmen "Negara hadir untuk rakyat".
Namun, efektivitas program ini akan sangat bergantung pada bagaimana masyarakat memanfaatkannya. Jika digunakan dengan bijak, BLT ini bukan sekadar bantuan tunai sementara, tapi juga bisa menjadi angin segar bagi ekonomi keluarga dan ekonomi nasional secara keseluruhan.