Ringkasan:{alertringkas}
- Isu boikot Piala Dunia 2026 menguat di Eropa menyusul ketegangan politik dengan Amerika Serikat.
- Inggris, Skotlandia, dan Jerman menghadapi dilema antara kepentingan olahraga dan sikap diplomatik.
- Kebijakan dan pernyataan Donald Trump soal Greenland menjadi pemicu utama eskalasi konflik.
niadi.net — Gelombang Penolakan Piala Dunia 2026 Menguat di Eropa. Wacana boikot Piala Dunia 2026 kian menjadi perbincangan serius di Eropa. Setelah Jerman lebih dahulu menyuarakan sikap kritis, kini Inggris dan Skotlandia turut menyampaikan desakan agar partisipasi mereka dalam turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut dikaji ulang.
Ketiga negara ini memandang bahwa ajang olahraga tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari konteks geopolitik yang tengah memanas, khususnya menyangkut hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat.
Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat berperan sebagai tuan rumah utama dengan sebagian besar pertandingan berlangsung di wilayahnya.
Namun, posisi tersebut justru menempatkan AS dalam sorotan, terutama setelah Presiden Donald Trump melontarkan sejumlah kebijakan dan pernyataan kontroversial yang berdampak luas terhadap hubungan internasional.
Inggris dan Skotlandia di Persimpangan Olahraga dan Politik
Inggris dan Skotlandia sejatinya tengah fokus mempersiapkan diri untuk berlaga di Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris, yang kini berada di bawah arahan pelatih asal Jerman, Thomas Tuchel, diproyeksikan menjadi salah satu kandidat kuat peraih gelar juara.
Tergabung di Grup L bersama Kroasia, Ghana, dan Panama, The Three Lions memiliki modal skuad bertabur bintang dan pengalaman kompetisi level tinggi.
Di sisi lain, Skotlandia juga membawa ambisi besar. Di bawah asuhan Steve Clarke, Skotlandia berpeluang mencatatkan sejarah dengan kembali tampil di putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1998.
Mereka berada di Grup C bersama Brasil, Maroko, dan Haiti—grup yang menantang, tetapi sarat peluang untuk mencuri perhatian dunia.
Namun, persiapan teknis dan strategi tersebut kini dibayangi ketegangan diplomatik antara Britania Raya dan Amerika Serikat. Sejumlah politisi menilai bahwa keterlibatan Inggris dan Skotlandia dalam turnamen yang digelar di AS berpotensi bertentangan dengan sikap politik luar negeri negara tersebut.
Ambisi Donald Trump atas Greenland Jadi Pemicu Krisis
Akar dari polemik ini berawal dari ambisi Presiden Donald Trump untuk mengakuisisi Greenland dari Denmark. Trump mengaitkan rencana tersebut dengan isu keamanan global, khususnya ancaman dari China dan Rusia.
Langkah tersebut memicu reaksi keras dari berbagai negara Eropa yang memandang klaim tersebut tidak berdasar dan melanggar prinsip kedaulatan.
Trump bahkan mengancam akan menerapkan kebijakan tarif tambahan terhadap negara-negara yang dianggap menghalangi rencananya. Inggris, Jerman, dan Prancis disebut sebagai pihak yang berpotensi terdampak kebijakan ekonomi tersebut.
Melalui platform Truth Social, Trump mengumumkan rencana pengenaan tarif sebesar 10 persen mulai Februari 2026, yang akan meningkat menjadi 25 persen pada Juni 2026 jika tidak tercapai kesepakatan.
"Kami telah mensubsidi Denmark, dan semua negara Uni Eropa, dan negara-negara lain, selama bertahun-tahun dengan tidak mengenakan tarif kepada mereka, atau bentuk remunerasi lainnya," tulis Donald Trump dalam pernyataannya dikutip dari Sportbible, Rabu (21/1/2026).
Ia melanjutkan dengan narasi yang menekankan posisi strategis Greenland bagi keamanan global serta peran Amerika Serikat sebagai pihak yang mengklaim mampu menjamin stabilitas kawasan tersebut.
"Sekarang, setelah berabad-abad, saatnya bagi Denmark untuk mengembalikannya — Perdamaian Dunia dipertaruhkan! Cina dan Rusia menginginkan Greenland, dan tidak ada yang bisa dilakukan Denmark untuk mencegahnya. Saat ini mereka memiliki dua kereta luncur anjing sebagai perlindungan, satu lagi baru ditambahkan."
"Hanya Amerika Serikat, di bawah PRESIDEN DONALD J. TRUMP, yang dapat memainkan permainan ini, dan dengan sangat sukses! Tidak seorang pun akan menyentuh sebidang tanah suci ini, terutama karena Keamanan Nasional Amerika Serikat, dan dunia pada umumnya, dipertaruhkan."
Trump juga menyinggung aktivitas sejumlah negara Eropa di Greenland yang dinilainya mencurigakan.
"Di atas segalanya, Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris Raya, Belanda, dan Finlandia telah melakukan perjalanan ke Greenland, untuk tujuan yang tidak diketahui," lanjut pernyataan tersebut.
Tekanan Politik dari Parlemen Inggris
Di dalam negeri Inggris, reaksi terhadap sikap Trump tidak kalah keras. Di Gedung Parlemen, sejumlah politisi lintas partai menyerukan perlunya respons tegas demi menjaga wibawa negara. Mantan menteri dari Partai Konservatif, Simon Hoare, menilai bahwa Inggris tidak bisa bersikap seolah tidak terjadi apa-apa.
"Nah, itu akan baik-baik saja jika kita memiliki penghuni Gedung Putih yang memahami semua itu dan yang menghormati semua itu, tetapi sekarang dia tertawa, bukan hanya secara diam-diam, tetapi secara terang-terangan di depan kita sebagai akibat dari itu," ujar Simon Hoare.
Ia bahkan mempertanyakan kelayakan Inggris untuk tetap terlibat dalam agenda-agenda besar yang melibatkan Amerika Serikat.
"Apakah kunjungan kenegaraan harus dilanjutkan tahun ini? Apakah tim sepak bola harus bermain di stadion Amerika untuk Piala Dunia? Ini adalah hal-hal yang akan mempermalukan presiden di dalam negeri. Sekarang kita perlu melawan api dengan api," tegas Hoare.
Nada serupa disampaikan oleh anggota Partai Liberal Demokrat, Luke Taylor, yang mengkritik pendekatan diplomasi Trump.
"Diplomasi bergantung pada aktor-aktor rasional, namun bahkan dalam dua minggu terakhir kita telah melihat Donald Trump menyatakan bahwa dia tidak terikat oleh hukum internasional, melainkan hanya moralitasnya sendiri," timpal Luke Taylor.
"Kita tidak berurusan dengan orang yang rasional. Dia hanya menanggapi hal-hal yang berkilauan, seperti yang telah kita lihat dengan kisah luar biasa tentang Hadiah Nobel Perdamaian," tambah Taylor.
Jerman Jadi Pelopor Wacana Boikot
Sebelum Inggris dan Skotlandia bersuara, Jerman telah lebih dulu membuka diskusi soal kemungkinan boikot Piala Dunia 2026. Pemerintah Jerman menyatakan dukungan moral terhadap wacana tersebut sebagai respons atas ancaman tarif dan isu Greenland.
Meski demikian, Berlin tetap berhati-hati agar tidak mencampuradukkan urusan politik dengan independensi olahraga.
Sekretaris Negara untuk Olahraga, Christiane Schenderlein, menegaskan bahwa keputusan akhir berada di tangan federasi sepak bola.
"Pemerintah federal menghormati otonomi olahraga. Keputusan tentang partisipasi atau kemungkinan boikot terhadap acara internasional besar sepenuhnya merupakan tanggung jawab federasi olahraga terkait, bukan politisi," kata Schenderlein dalam pernyataannya kepada AFP.
Sikap ini mencerminkan dilema klasik antara nilai-nilai politik dan prinsip netralitas olahraga yang selama ini dijunjung tinggi oleh federasi internasional.
Boikot sebagai Opsi Terakhir Tekanan Diplomatik
Dari kalangan parlemen Jerman, pandangan lebih keras disampaikan oleh politisi Uni Demokrat Kristen, Juergen Hardt. Ia menyebut boikot sebagai langkah paling ekstrem yang hanya akan diambil jika seluruh jalur diplomasi menemui jalan buntu.
"Pembatalan keikutsertaan di turnamen Piala Dunia 2026 hanya akan dipertimbangkan sebagai upaya terakhir untuk membuat presiden Trump mempertimbangkan kembali masalah Greenland," kata Hardt dalam artikel BILD yang dikutip dari Sports Illustrated.
"Kami yakin bahwa kami akan mencapai pemahaman bersama tentang keamanan di dalam NATO terkait Greenland."
Pernyataan ini menegaskan bahwa isu boikot tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari strategi diplomasi yang lebih luas dalam konteks hubungan transatlantik dan aliansi NATO.
Piala Dunia 2026 dalam Bayang-Bayang Geopolitik
Isu boikot Piala Dunia 2026 menunjukkan bahwa olahraga global semakin sulit dilepaskan dari dinamika politik internasional. Bagi Inggris, Skotlandia, dan Jerman, keputusan akhir bukan sekadar soal sepak bola, tetapi juga menyangkut posisi moral dan politik di panggung dunia.
Apakah boikot benar-benar akan terjadi atau hanya menjadi alat tekanan diplomatik, masih bergantung pada perkembangan hubungan antara Eropa dan Amerika Serikat dalam beberapa bulan ke depan. Yang jelas, Piala Dunia 2026 kini tidak hanya dipandang sebagai pesta olahraga, tetapi juga sebagai cermin kompleksitas hubungan global di era modern.