Ringkasan:{alertringkas}
- Melalui demutualisasi bursa dan peningkatan batas minimum free float menjadi 15% untuk meningkatkan likuiditas pasar.
- Penunjukan Pejabat Sementara (PJS) pimpinan OJK dan BEI memastikan stabilitas operasional serta regulasi tetap berjalan normal tanpa gangguan.
- Komitmen nol toleransi terhadap praktik "saham gorengan" dan penguatan transparansi kepemilikan akhir (beneficial ownership) demi menjaga integritas pasar.
niadi.net — Fondasi Ekonomi Nasional yang Tangguh. Di tengah dinamika pasar keuangan global, pemerintah menegaskan bahwa kondisi makroekonomi Indonesia saat ini berada dalam posisi yang sangat kuat dan tangguh.
Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat mencapai 5,04% pada kuartal ketiga, dan diproyeksikan akan mengalami peningkatan lebih besar pada laporan yang akan dirilis mendatang. Indikator inflasi juga tetap terkendali di angka 2,92% per Desember, yang masih berada dalam rentang target APBN yakni 2,5% plus minus 1%.
Ketangguhan ini didukung oleh cadangan devisa yang mencapai USD 156,5 miliar, setara dengan 6,2 bulan pembiayaan impor. Di sektor perbankan, pertumbuhan kredit tetap stabil di angka 9,6% dengan rasio permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) yang sangat kokoh sebesar 25,87%.
Dengan fundamental yang solid ini, pemerintah merasa saat yang tepat untuk melakukan penataan menyeluruh di sektor pasar modal.
Percepatan Reformasi dan Likuiditas Pasar
Presiden secara langsung menginstruksikan percepatan reformasi integritas pasar secara struktural. Salah satu kebijakan utama yang diambil adalah melakukan demutualisasi bursa untuk menyejajarkan Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan standar bursa modern internasional. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola dan transparansi lembaga regulator mandiri (SRO) tersebut.
Selain itu, untuk meningkatkan daya tarik bagi investor domestik dan global, batas minimum saham yang dilepas ke publik atau free float ditingkatkan menjadi 15%. Kebijakan ini bertujuan agar pasar modal Indonesia menjadi lebih likuid, transparan, dan berintegritas tinggi.
OJK juga akan mengoptimalkan peran liquidity provider serta meningkatkan partisipasi investor institusional seperti dana pensiun dan asuransi milik pemerintah dalam instrumen saham.
Perang Melawan "Saham Gorengan" dan Manipulasi
Pemerintah memberikan peringatan keras terhadap pelaku pasar yang melakukan praktik manipulasi harga. Secara tegas dinyatakan bahwa tidak ada toleransi bagi praktik "saham gorengan" atau share pricing manipulatif yang merusak kredibilitas pasar dan merugikan investor kecil.
Manipulasi semacam ini dinilai menghambat arus investasi asing (Foreign Direct Investment) yang sangat dibutuhkan untuk penciptaan lapangan kerja.
Untuk mengatasi hal tersebut, otoritas akan memperketat aturan mengenai beneficial ownership atau pemilik manfaat akhir dari sebuah saham. Pengungkapan pihak terafiliasi akan dipertegas guna menghindari konflik kepentingan.
OJK juga berencana memulai penyelidikan masif terhadap praktik manipulasi pasar dan memperkuat pengawasan terhadap para influencer saham yang berpotensi menyesatkan publik. Tindakan tegas ini akan dilakukan bersama aparat penegak hukum untuk memberikan efek jera.
Stabilitas Kepemimpinan di OJK dan BEI
Menanggapi pengunduran diri sejumlah petinggi di OJK dan BEI, pemerintah memastikan tidak ada kekosongan kepemimpinan yang dapat mengganggu operasional pasar. Rapat Dewan Komisioner OJK telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Pejabat Sementara (PJS) Ketua dan Wakil Ketua OJK.
Sementara itu, Hasan Fauzi ditunjuk sebagai PJS Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Derivatif, dan Bursa Karbon. Di sisi lain, jajaran direksi BEI juga telah bergerak cepat dengan menunjuk pejabat pengganti Direktur Utama yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.
Langkah-langkah transisi ini diambil untuk menjamin bahwa seluruh fungsi regulasi, aktivitas perdagangan, dan tugas pengawasan tetap berjalan sesuai standar good governance. Pihak bursa berkomitmen untuk tetap menyelenggarakan perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien.
Dukungan Terhadap UMKM dan Ekonomi Hijau
Selain fokus pada regulasi pasar modal, OJK juga terus mendorong peran sektor keuangan dalam mendukung program prioritas nasional. Hingga Desember 2025, pembiayaan untuk program pembangunan termasuk koperasi telah mencapai Rp18,6 triliun. OJK juga memfasilitasi kemudahan akses kredit bagi UMKM dan petani melalui skema pembiayaan khusus dan security crowdfunding.
Sebagai bentuk kepedulian sosial, kebijakan relaksasi kredit juga diberikan bagi debitur yang terdampak bencana alam di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat selama tiga tahun ke depan. Di sisi lain, pengembangan bursa karbon terus dipacu untuk mendukung nilai ekonomi karbon di Indonesia, yang diharapkan dapat menjadi pilar baru dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dengan berbagai langkah strategis ini, pemerintah dan otoritas terkait optimistis bahwa pasar modal Indonesia akan tumbuh menjadi pasar yang berkelas dunia, adil, dan memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh investor.