Ringkasan:{alertringkas}
- Konflik internal PBNU yang memanas selama sebulan akhirnya berakhir melalui proses islah di Pesantren Lirboyo, Kediri.
- Para sesepuh NU berperan besar mendorong rekonsiliasi dan menyepakati Muktamar sebagai jalan konstitusional.
- Kepemimpinan PBNU dipastikan tetap berjalan hingga Muktamar ke-35 NU digelar bersama.
niadi.net — Ketegangan di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang sempat memicu perhatian luas warga nahdliyin akhirnya mencapai titik akhir.
Konflik kepemimpinan yang melibatkan Rais Aam PBNU dan Ketua Umum PBNU itu resmi mereda setelah kedua pihak sepakat melakukan islah dalam pertemuan yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, pada Kamis, 25 Desember 2025.
Proses rekonsiliasi tersebut menandai berakhirnya polemik yang telah berlangsung sekitar satu bulan dan sempat memunculkan berbagai dinamika internal.
Lirboyo dipilih bukan tanpa alasan. Pesantren ini dikenal sebagai salah satu pusat otoritas moral Nahdlatul Ulama, tempat para masyayikh dan sesepuh memiliki pengaruh kuat dalam menjaga keutuhan jamiyah.
Islah ini sekaligus menjadi simbol kembalinya PBNU ke jalur musyawarah dan kebersamaan, setelah konflik pemecatan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, memicu perbedaan tajam di level pimpinan tertinggi organisasi.
Akhir Ketegangan Pucuk Pimpinan PBNU
Pertemuan di Lirboyo mempertemukan dua figur sentral PBNU dalam satu forum yang khidmat. Setelah melewati diskusi panjang dan perdebatan yang cukup intens, kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk mengakhiri konflik dan mengedepankan kepentingan organisasi.
"Alhamdulillah, hari ini kita semua menyaksikan peristiwa yang menyejukkan. Islah telah tercapai, dan kami bersama Rais Aam sepakat bahwa jalan terbaik bagi jamiyah adalah melalui Muktamar bersama," ujar Yahya usai pertemuan, sebagaimana disampaikan lewat siaran pers, Kamis (25/12/2025).
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa muktamar dipandang sebagai mekanisme tertinggi dan paling sah untuk menyelesaikan perbedaan pandangan dalam tubuh NU. Dengan kesepakatan ini, PBNU berupaya memastikan stabilitas organisasi tetap terjaga hingga forum akbar tersebut dilaksanakan.
Latar Belakang Konflik Internal PBNU
Isu yang Memicu Perpecahan
Akar konflik internal PBNU sempat menjadi perbincangan luas karena tidak pernah dijelaskan secara gamblang sejak awal. Berbagai spekulasi berkembang di kalangan warga NU dan publik, mulai dari perbedaan sikap politik hingga persoalan kebijakan strategis organisasi.
Isu yang paling banyak disebut adalah soal konsesi tambang yang diberikan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kebijakan tersebut dinilai oleh sebagian tokoh NU sebagai faktor sensitif yang memicu perbedaan sikap di internal PBNU. Beberapa tokoh nasional NU bahkan secara terbuka menyinggung isu ini sebagai pemantik konflik.
Namun secara formal, konflik kepemimpinan PBNU mencuat melalui tudingan pelanggaran aturan perkumpulan. Dalam catatan rapat pengurus harian Rais Syuriyah PBNU yang dirilis pada 20 November 2025, Gus Yahya disebut melanggar ketentuan organisasi karena mengundang tokoh zionis dalam kegiatan kaderisasi.
Tuduhan dan Bantahan
Tudingan tersebut memicu kontroversi karena dinilai mencoreng nama besar PBNU dan NU secara keseluruhan. Gus Yahya dituding memiliki kedekatan dengan tokoh zionis, yang dianggap bertentangan dengan sikap politik dan moral NU selama ini.
Di sisi lain, Gus Yahya membantah tuduhan tersebut dan menilai alasan pemecatan dirinya tidak berdasar. Ia menyatakan tidak pernah diberi ruang klarifikasi atas tuduhan yang diarahkan kepadanya.
Selain itu, ia juga menolak mekanisme pelengseran yang dilakukan melalui rapat harian, bukan melalui forum muktamar sebagaimana diatur dalam konstitusi organisasi.
Peran Sesepuh NU dalam Meredakan Konflik
Musyawarah Kubro di Lirboyo
Melihat konflik yang berpotensi berkepanjangan, para masyayikh dan mustasyar PBNU akhirnya turun tangan. Pada 21 Desember 2025, mereka menggelar forum Musyawarah Kubro di Lirboyo untuk merumuskan solusi damai.
Forum ini dihadiri para sesepuh NU lintas generasi yang memiliki legitimasi moral tinggi. Musyawarah Kubro menghasilkan rekomendasi tegas agar kedua pihak yang bertikai segera melakukan islah demi menjaga marwah jamiyah.
Kedua pimpinan PBNU diberi waktu 3 x 24 jam untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Islah dinyatakan sebagai satu-satunya jalan yang harus ditempuh agar konflik tidak merusak soliditas NU di tingkat akar rumput.
Dinamika Pasca Rekomendasi
Meski rekomendasi telah dikeluarkan, proses menuju islah tidak berjalan mulus. Rais Aam PBNU sempat mengeluarkan surat klarifikasi karena tidak menghadiri pertemuan awal di Lirboyo.
"Kami sebenarnya sangat ingin hadir dalam forum tersebut, termasuk ingin melakukan tabayun kepada KH. Ma'ruf Amin. Namun, dengan mempertimbangkan berbagai masukan terkait aspek legalitas dan konstitusionalitas forum, maka dengan berat hati kami mempertimbangkan ulang keinginan tersebut," ucapnya dalam surat yang ditandatangani 22 Desember 2025.
Di sisi lain, kubu Gus Yahya menyatakan telah berupaya aktif menjalin komunikasi untuk menindaklanjuti rekomendasi Musyawarah Kubro. Upaya tersebut menunjukkan kesediaan untuk mengakhiri konflik melalui jalur musyawarah.
Menuju Rekonsiliasi dan Kesepakatan Bersama
Beberapa jam setelah tenggat waktu rekomendasi berakhir, Gus Yahya menggelar konferensi pers di Kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta Pusat, pada Rabu, 24 Desember 2025. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan komitmennya untuk menjalankan islah sesuai arahan para sesepuh NU.
Sehari kemudian, langkah konkret diambil. Gus Yahya dan Rais Aam PBNU sama-sama bertolak ke Lirboyo. Pertemuan tersebut berlangsung penuh emosi, ditandai dengan pelukan dan dialog terbuka yang panjang.
Forum islah yang dimediasi oleh KH Ma'ruf Amin serta para kiai sepuh berlangsung dinamis. Adu argumen sempat terjadi, namun tetap berada dalam koridor musyawarah dan saling menghormati.
Kesepakatan Penting Hasil Islah PBNU
Kepemimpinan Tetap hingga Muktamar
Hasil utama dari proses islah adalah kesepakatan bahwa tidak akan ada pergantian pengurus PBNU sebelum Muktamar ke-35 NU digelar. Dengan demikian, struktur kepemimpinan PBNU tetap berjalan sebagaimana sebelumnya.
KH Miftachul Akhyar tetap menjabat sebagai Rais Aam PBNU, sementara KH Yahya Cholil Staquf tetap menjalankan tugas sebagai Ketua Umum PBNU hingga muktamar dilaksanakan.
Muktamar ke-35 NU Digelar Bersama
Selain itu, kedua kubu sepakat untuk menyelenggarakan Muktamar ke-35 NU secara bersama-sama. Muktamar dipandang sebagai forum tertinggi dan paling sah untuk menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan strategis NU ke depan.
Sebagai tindak lanjut, PBNU akan segera membentuk panitia bersama yang bertugas mempersiapkan seluruh rangkaian Muktamar ke-35 NU. Pembentukan panitia ini diharapkan menjadi simbol soliditas baru PBNU pasca konflik.
"Kesepakatan ini akan segera kami tindak lanjuti dengan pembentukan panitia Muktamar. Kita akan bersama-sama menyukseskan forum tertinggi jamiyah ini secara damai dan bermartabat," pungkas Yahya.
Makna Islah bagi Masa Depan PBNU
Berakhirnya konflik internal PBNU melalui islah di Lirboyo memiliki makna strategis bagi keberlangsungan NU sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Islah ini tidak hanya meredakan ketegangan elit, tetapi juga memberikan ketenangan bagi warga nahdliyin di akar rumput.
Dengan mengembalikan penyelesaian konflik ke mekanisme muktamar, PBNU menegaskan komitmennya pada nilai-nilai musyawarah, kebersamaan, dan ketaatan pada konstitusi organisasi.
Langkah ini diharapkan mampu memulihkan kepercayaan publik serta memperkuat peran NU dalam kehidupan sosial, keagamaan, dan kebangsaan ke depan.
Islah PBNU di Lirboyo menjadi penanda bahwa perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui dialog dan kebijaksanaan para sesepuh, demi menjaga persatuan jamiyah dan khidmat NU untuk umat dan bangsa.