Ringkasan:{alertSuccess}
- Rapat pleno PBNU menetapkan Zulfa Mustofa sebagai Penjabat Ketua Umum hingga Muktamar 2026.
- Keputusan ini dipersoalkan oleh Gus Yahya yang menilai pleno tidak sah secara prosedural.
- Artikel memuat profil ringkas Zulfa Mustofa dan dinamika internal PBNU jelang Muktamar 2026.
Penetapan Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketua Umum PBNU
niadi.net — Rapat pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta, pada Selasa (9/12/2025), menetapkan Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum. Keputusan tersebut dibacakan langsung oleh Rais Syuriah PBNU, M Nuh, yang memimpin jalannya persidangan.
Dalam pengumumannya, M Nuh menyampaikan pernyataan resmi: "Penetapan Penjabat (Pj) ketua umum PBNU masa bakti sisa sekarang ini Yang Mulia Bapak KH Zulfa Mustofa," ujarnya.
Penunjukan ini sekaligus memastikan bahwa kepemimpinan PBNU berjalan hingga pelaksanaan Muktamar pada 2026. Zulfa, yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Umum Tanfidziyah PBNU, kini diberikan mandat untuk mengisi posisi strategis tersebut. M Nuh menegaskan bahwa masa jabatan ini bersifat sementara sesuai ketentuan organisasi.
"Oleh karena itu beliau akan memimpin PBNU sebagai Pj Ketum melaksanakan tugas-tugasnya sampai dengan muktamar yang insyaallah akan dilaksanakan di 2026," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, seluruh peserta rapat menyepakati risalah hasil rapat harian Syuriah PBNU yang digelar 20 November 2025. Menurut M Nuh, penerimaan tersebut juga menggambarkan keseragaman sikap antara pengurus pusat dan wilayah.
"Alhamdulillah seluruh rapat pleno bisa menerima dengan baik apa yang telah diputuskan di rapat harian Syuriah yang lalu. Penerimaan yang baik ini pun juga sama yang diterima dengan PWNU di daerah," pungkasnya.
Respons dan Penolakan dari Gus Yahya
Gus Yahya Klaim Masih Menjabat Ketua Umum PBNU
Tidak berselang lama setelah pengumuman pleno, Ketua Umum PBNU yang sah berdasarkan hasil Muktamar ke-34 tahun 2021, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, memberikan tanggapan. Ia menegaskan bahwa posisinya tidak dapat digantikan kecuali melalui forum Muktamar berikutnya, sesuai ketentuan organisasi.
Dalam pernyataannya, Gus Yahya secara tegas menilai rapat pleno yang menetapkan Pj Ketum tersebut tidak memenuhi kaidah organisasi. Ia menyampaikan bahwa pertemuan itu tidak dapat dikategorikan sebagai pleno yang sah.
"Ini sendiri kan secara aturan tidak bisa disebut pleno," ujarnya di Kantor PBNU, Jakarta.
Alasan Ketidaksahan Pleno Menurut Gus Yahya
Menurut Gus Yahya, rapat pleno PBNU tidak dapat diselenggarakan hanya oleh unsur Syuriyah. Secara struktural dan aturan organisasi, pleno mesti melibatkan kedua unsur kepengurusan, yakni Syuriyah dan Tanfidziyah. Karena undangan rapat tersebut berasal dari satu pihak saja, maka ia menilai prosesnya cacat prosedural.
"Yang mengundang hanya Syuriyah, ini ndak bisa, karena harus, pleno itu harus diundang oleh Syuriyah dan Tanfidziyah," tegasnya.
Kontradiksi pandangan antara hasil pleno dengan klaim keabsahan kepengurusan dari pihak Gus Yahya menunjukkan adanya dinamika internal yang signifikan menjelang Muktamar 2026. Situasi ini turut memunculkan perhatian publik terhadap arah kepemimpinan PBNU ke depan.
Profil Zulfa Mustofa
Latar Belakang dan Perjalanan Organisasi
Zulfa Mustofa dikenal dalam lingkungan Nahdlatul Ulama sebagai tokoh yang memiliki pengalaman panjang di struktur Tanfidziyah. Sebelum ditunjuk sebagai Pj Ketua Umum, ia menjabat Wakil Ketua Umum PBNU dan turut terlibat dalam berbagai agenda strategis organisasi.
Kiprahnya di dunia keulamaan dan organisasi kepengurusan menunjukkan rekam jejak yang kuat, baik dalam aspek manajerial maupun pemahaman keagamaan. Di sejumlah kesempatan, Zulfa aktif mengawal berbagai program PBNU, termasuk pemberdayaan umat dan penguatan kelembagaan di tingkat wilayah serta cabang.
Peran dan Tugas sebagai Pj Ketua Umum
Sebagai Penjabat Ketua Umum, Zulfa mengemban tanggung jawab besar untuk menjaga kesinambungan administrasi PBNU. Tugas utamanya meliputi memastikan kelancaran agenda organisasi, mengoordinasikan program kerja, serta mempersiapkan sejumlah keputusan penting menjelang Muktamar 2026.
Selain itu, posisinya memungkinkan konsolidasi internal di antara para pengurus untuk memastikan stabilitas organisasi. Meski bersifat sementara, jabatan Pj Ketum memiliki bobot tinggi karena berada pada masa transisi yang menentukan.
Hubungan dengan Struktur Syuriyah dan Tanfidziyah
Profil Zulfa yang berasal dari unsur Tanfidziyah memberikan posisi tawar penting dalam menjaga komunikasi antarlembaga di tubuh PBNU. Penunjukannya melalui rapat pleno yang dipimpin Syuriyah memperlihatkan adanya dukungan dari sebagian besar unsur pimpinan. Hal ini sekaligus menjadi sorotan publik mengingat dinamika yang muncul dari pihak Gus Yahya.
Dinamika Menuju Muktamar PBNU 2026
Pengangkatan Pj Ketum jelang Muktamar 2026 memunculkan beragam analisis mengenai stabilitas internal PBNU. Keputusan ini dianggap oleh sebagian pihak sebagai upaya mempercepat proses kepemimpinan, sedangkan pihak lain menyebutnya tidak sesuai prosedur. Situasi tersebut menegaskan bahwa agenda Muktamar tahun depan menjadi momentum krusial bagi masa depan PBNU.
Dengan munculnya perbedaan pandangan antara hasil pleno dan klaim Gus Yahya, rekonsiliasi internal menjadi penting untuk menjaga marwah organisasi. PBNU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia diharapkan mampu menunjukkan keteladanan dalam proses regenerasi dan tata kelola organisasi.