IKN dan Pelajaran dari Negara yang Gagal Pindah Ibu Kota

kompas.id

Ringkasan:

• MK menegaskan Jakarta masih berstatus ibu kota sebelum terbit Keppres pemindahan IKN.
• Beberapa negara pernah mengalami kegagalan atau hambatan saat memindahkan pusat pemerintahan.
• Myanmar, Kazakhstan, dan Tanzania menjadi contoh proses pemindahan ibu kota yang penuh tantangan.

{alertringkas}

niadi.net — Perjalanan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi sorotan publik setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Jakarta tetap berstatus sebagai Ibu Kota Negara. Putusan tersebut muncul setelah MK menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 terkait IKN.

Keputusan ini membuat banyak pihak mempertanyakan bagaimana nasib proyek ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur. Apalagi, proyek ambisius tersebut selama ini digadang-gadang menjadi simbol pemerataan pembangunan sekaligus pusat pemerintahan modern masa depan Indonesia.

Hakim Konstitusi Adies Kadir menjelaskan bahwa perpindahan resmi ibu kota negara dari Jakarta ke IKN baru bisa berlaku apabila pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden atau Keppres. Menurut MK, Keppres menjadi dasar hukum utama yang menentukan kapan pemindahan ibu kota benar-benar efektif dan mengikat secara konstitusional.

Artinya, meskipun pembangunan kawasan IKN terus berjalan, status Jakarta sebagai ibu kota negara masih tetap berlaku sampai pemerintah resmi menetapkan waktu perpindahan melalui keputusan presiden.

Di sisi lain, pemerintah memastikan pembangunan IKN tidak mengalami hambatan berarti. Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, menyebut arah pengembangan IKN sebagai ibu kota politik Indonesia ditargetkan mulai berjalan pada 2028. Ketentuan tersebut disebut mengacu pada Kepres Nomor 79 Tahun 2025.

Pemerintah juga menegaskan berbagai proyek pembangunan di kawasan IKN tetap berjalan sesuai target. Infrastruktur dasar, kawasan pemerintahan, hingga fasilitas penunjang terus dibangun secara bertahap demi mendukung proses perpindahan pusat administrasi negara.

Meski demikian, sejarah dunia menunjukkan bahwa memindahkan ibu kota negara bukan perkara mudah. Banyak negara membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menyesuaikan pusat pemerintahan baru dengan aktivitas ekonomi, sosial, hingga budaya masyarakatnya.

Tidak sedikit pula negara yang dinilai gagal atau mengalami hambatan besar dalam memindahkan ibu kota baru. Penyebabnya beragam, mulai dari minimnya minat masyarakat untuk pindah, biaya pembangunan yang membengkak, hingga pusat ekonomi yang tetap bertahan di kota lama.

Kondisi tersebut kini menjadi perhatian banyak pihak terhadap masa depan IKN. Sebab, keberhasilan sebuah ibu kota baru tidak hanya ditentukan oleh pembangunan gedung megah atau infrastruktur modern, tetapi juga kemampuan menarik aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat secara nyata.

1. Myanmar: Naypyidaw Sepi Meski Dibangun Megah

Salah satu contoh yang sering dibahas adalah pemindahan ibu kota Myanmar dari Yangon ke Naypyidaw pada 2005. Pemerintah Myanmar membangun Naypyidaw dengan konsep kota administrasi modern lengkap dengan jalan raya besar, kawasan elite pemerintahan, lapangan golf, hingga fasilitas wisata.

Secara fisik, Naypyidaw terlihat sangat megah dan terencana. Kota ini juga dibangun di wilayah strategis sekitar 320 kilometer di utara Yangon.

Namun, dalam praktiknya, Naypyidaw justru dikenal sebagai kota yang relatif sepi. Banyak masyarakat Myanmar tetap memilih tinggal di Yangon karena kota tersebut masih menjadi pusat perdagangan, bisnis, dan aktivitas ekonomi nasional.

Akibatnya, Naypyidaw lebih banyak berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan semata. Bahkan hingga kini, banyak orang di dunia masih menganggap Yangon sebagai pusat utama Myanmar meskipun status ibu kota telah berpindah.

Kasus Myanmar menunjukkan bahwa perpindahan ibu kota membutuhkan lebih dari sekadar pembangunan fisik. Kota baru harus mampu menciptakan daya tarik ekonomi dan kehidupan sosial yang kuat agar masyarakat bersedia pindah secara alami.

2. Kazakhstan Butuh Waktu Lama Bangkitkan Astana

Kazakhstan juga pernah mengalami tantangan besar saat memindahkan ibu kota dari Almaty ke Astana pada 1997. Pemindahan dilakukan karena Almaty dinilai rawan gempa dan terlalu dekat dengan wilayah perbatasan negara lain.

Astana dipilih karena letaknya lebih strategis serta dianggap memiliki risiko bencana yang lebih rendah. Pemerintah Kazakhstan kemudian membangun kota baru dengan konsep modern dan futuristik.

Meski demikian, proses adaptasi masyarakat tidak berjalan mudah. Pada awal perpindahan, banyak warga enggan menetap di Astana karena kondisi ekonomi Kazakhstan saat itu sedang melemah. Infrastruktur kota juga belum sepenuhnya siap untuk menampung aktivitas besar pemerintahan dan ekonomi.

Dalam beberapa tahun pertama, Astana belum mampu menjadi magnet ekonomi nasional. Aktivitas bisnis utama masih terkonsentrasi di Almaty yang lebih berkembang dan memiliki ekosistem ekonomi matang.

Baru setelah lebih dari dua dekade, Astana mulai menunjukkan pertumbuhan ekonomi signifikan. Pemerintah Kazakhstan harus menggelontorkan investasi besar dan membangun berbagai fasilitas strategis untuk memperkuat daya tarik kota baru tersebut.

Pengalaman Kazakhstan memperlihatkan bahwa keberhasilan pemindahan ibu kota membutuhkan konsistensi jangka panjang serta dukungan ekonomi yang stabil.

3. Tanzania Alami Pemindahan Paling Lambat

Contoh lainnya datang dari Tanzania yang memindahkan ibu kota dari Dar es Salaam ke Dodoma sejak 1973. Tujuan utama perpindahan adalah mengurangi kepadatan di Dar es Salaam sekaligus menciptakan pusat pemerintahan yang lebih merata secara geografis.

Namun, proses pemindahan berlangsung sangat lambat dan penuh hambatan. Selama puluhan tahun, banyak kementerian dan institusi pemerintahan tetap beroperasi di Dar es Salaam.

Berbagai faktor menjadi penyebab lambatnya proses tersebut, mulai dari persoalan politik, keterbatasan anggaran, hingga masalah logistik pembangunan. Selain itu, pergantian kepemimpinan nasional juga memengaruhi konsistensi proyek perpindahan ibu kota.

Puncak pemindahan baru benar-benar terlihat pada 2023 ketika Tanzania meresmikan gedung Istana Negara baru di Dodoma. Artinya, negara tersebut membutuhkan waktu sekitar 50 tahun untuk mendekati target perpindahan pusat pemerintahan.

Kasus Tanzania menjadi bukti bahwa proyek pemindahan ibu kota dapat berjalan sangat lama apabila tidak diiringi komitmen politik yang kuat dan kesinambungan pembangunan.

Berkaca dari pengalaman sejumlah negara tersebut, tantangan pembangunan IKN diperkirakan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik. Pemerintah Indonesia juga harus memastikan keberadaan pusat ekonomi, konektivitas, lapangan kerja, serta kenyamanan hidup masyarakat di kawasan ibu kota baru.

Selain itu, perpindahan ASN, lembaga negara, hingga aktivitas bisnis juga menjadi faktor penting yang menentukan apakah IKN nantinya benar-benar hidup sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia.

Di tengah proses pembangunan yang masih berlangsung, perhatian publik terhadap nasib IKN diperkirakan akan terus meningkat, terutama setelah putusan MK yang menegaskan Jakarta masih menyandang status ibu kota negara hingga adanya Keppres resmi pemindahan.