niadi.net - Jagat perpolitikan nasional diramaikan oleh sikap dari Partai Amanat Nasional (PAN) usai pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Ketua MPR dengan Presiden Joko Widodo beberapa hari silam dalam pelantikan Gubernur Maluku Murad Ismail, yang dimana Murad Ismail adalah gubernur terpilih yang didukung oleh PAN.
Selepas pertemuan tersebut, Ketua Mahkamah PAN, Yasin Kara mengatakan secara terang-terangan bahwa PAN adalah partai yang paling rasional yang pernah ada di republik ini, dimana partainya membuka diri untuk bisa bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Kerja (Jokowi).
Padahal secara nyata di atas kertas, PAN masih menjadi partai pengusung capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Saat ini pun PAN masih berada dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur, bersama Gerindra, PKS, Demokrat dan Partai Berkarya.
Plus hasil dari Aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (situng) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tertera di laman Pemilu2019.KPU.go.id yang saat ini telah masuk 60% suara masuk (-/+ 91 juta suara), paslon nomor urut 01 masih memimpin dengan mendapatkan suara sebanyak lebih dari 55%.
Menurut beberapa pakar statistik dan banyak pengamat mengatakan dari data situng KPU yang sudah terkumpul mencapai angka lebih 50 persen dan selisih suara yang ada lebih dari 10 juta, perkiraannya maka akan sulit sekali bagi paslon Prabowo-Sandiaga untuk bisa mengejar ketertinggalan. Walaupun mungkin saja dari 40% suara yang belum masuk itu mungkin paslon Prabowo-Sandi menang, namun rasanya bila dikalkulasikan secara menyeluruh akan sulit sekali no urut 02 menyaingi.
Hal tersebut dikarenakan selisih jarak dari angka perolehan saat ini telah melampaui batas dari psikologi terkejar, dan dikarenakan pula angka dari persentase perolehan dari situng KPU terlihat cenderung stabil.
Harapan dari paslon Prabowo-Sandiaga untuk bisa mengejar ketertinggalan yang jauh itu hanya satu, yaitu bisa membuktikan jika memang benar terbukti ada banyak kecurangan pencoblosan di setidaknya 20 persen dari seluruh TPS. Maka ketika kecurangan itu terjadi dan terbukti, pemilu ulang bisa dilakukan.
Mungkin atas hal tersebut lah para petinggi PAN melempar bola panas pindah perahu, ditambah juga dengan menambah bumbu mengenai soal cocok tidak oocoknya PAN berkoalisi dengan parpol pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang pembahasannya nanti di akan dibahas dalam evaluasi internal PAN pasca pemilu 2019 usai.
Maka putusan bulat PAN tersebut akan menentukan arah PAN di masa mendatang apa akan tetap di dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur atau keluar, dengan modal evaluasi cocok atau tidak cocoknya. Bila tidak cocok, maka PAN akan bergabung dengan koalisi Jokowi.
Dalam sejarahnya kita ketahui bersama bahwa PAN adalah partai yang selalu ada dilingkup pemerintahan, termasuk di pemerintahan Jokowi 2014-2019. Meski pada Pemilihan Presiden tahun 2014 silam PAN masuk dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dimana waktu itu kader sekaligus ketua umum PAN Hatta Rajasa adalah wakil dari calon presiden Prabowo Subianto. Namun pasca pilpres 2014 usai dan presiden terpilih adalah Joko Widodo, tak perlu waktu lama PAN langsung beralih dukungan masuk ke dalam Kabinet Indonesia Kerja.
Waketum PAN tersebut seakan menegaskan bahwa pertemuan Ketum PAN dengan Presiden Jokowi waktu itu adalah langkah awal dalam repositioning arah dukungan PAN mendatang. Terlebih Bara mengakui secara langsung bahwa dia mendukung Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2019.
Pernyataan Waketum PAN tersebut pun menuai konflik internal hingga melahirkan petisi untuk memecat Bara Hasibuan dari jabatan sekaligus keanggotaannya di PAN. Menanggapi petisi pemecatan dirinya dari PAN, Bara menyoal bahwa adalah salah satu pendiri PAN dan dia lebih tahu mengenai nilai-nilai dasar PAN berdiri.
Dia pun menilai bahwa orang-orang yang ikut menandatangani petisi itu tidak ada satu pun yang ikut dalam pendirian PAN, sehingga tidak ada satu pun dari mereka yang lebih mengetahui dan paham betul tentang PAN dari segi platform, dan jiwa PAN dari dia.
Soal arah tujuan yang ingin dicapai PAN saat pertama kali berdiri sampai sekarang ini pun yang lebih paham adalah Bara, bila dibandingkan dengan mereka-mereka yang membuat petisi itu.
Maka atas pilihan politik pribadinya di Pilpres 2019 ini Bara tak merasa salah dan malah masih sejalan dengan soul partai, terlebih arah dukungannya yang berbeda dengan teman-teman partainya itu bukan pula merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap AD/ART partai.
Kepada mereka yang membuat petisi pemecatan dirinya dari PAN, Bara meminta mereka untuk belajar sejarah PAN terlebih dahulu sampai paham sebelum mereka memvonis hingga menuntut Bara untuk dipecat dari partai.
Sejalan dengan Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan, Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) non-aktif, Soetrisno Bachir yang juga mantan Ketua Umum PAN mengaku mulai membaca arah politik PAN ke depan setelah Pemilu Serentak 17 April 2019 seperti apa. Status non-aktif yang didapat Soetrisno itu pun dikarenakan perbedaan sikap politiknya dengan PAN yang secara Rakornas mendukung paslon Prabowo-Sandi, namun dia malah mendukung nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Apakah politik dua kaki PAN ini disebabkan oleh Amien Rais yang selalu saja berbeda pandangan dengan DPP PAN, dan bahkan pernyataan-pernyataan kontroversial yang keluar dari Amien Rais juga sering dibantah oleh elit-elit PAN lainnya bahwa pernyataan yang keluar dari Amien Rais adalah suara pribadinya, bukan suara partai.
Politik dua kaki yang dijalankan oleh PAN tentu saja membuat ketidakpastian dalam tubuh PAN itu sendiri maupun masyarakat luas, sehingga persatuan pandangan di tubuh PAN seakan tak pernah terlihat jelas, terutama di tahun-tahun politik panas seperti sekarang ini.
Lalu, kemana sebenarnya arah politik PAN yang selalu saja berusaha melakukan manuver politik dua kaki? Yang pasti duduk manis bersama pemerintah. Pemerintah yang mana? Yang pasti pemenang pilpres, nomor urut bukan soal.
Selepas pertemuan tersebut, Ketua Mahkamah PAN, Yasin Kara mengatakan secara terang-terangan bahwa PAN adalah partai yang paling rasional yang pernah ada di republik ini, dimana partainya membuka diri untuk bisa bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Kerja (Jokowi).
Padahal secara nyata di atas kertas, PAN masih menjadi partai pengusung capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Saat ini pun PAN masih berada dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur, bersama Gerindra, PKS, Demokrat dan Partai Berkarya.
Karena quick count dan situng KPU?
Apakah sinyal 'akan pindah' haluannya PAN dari Koslisi Indonesia Adil dan Makmur ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dikarenakan effect atas kekalahan capres nomor urut 02 berdasarkan quick count sebanyak 12 lembaga survei dimana perolehan suara paslon Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul jauh dibandingkan dengan paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan besar masing-masing diantara 54-55% dan 45-46%.Plus hasil dari Aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (situng) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tertera di laman Pemilu2019.KPU.go.id yang saat ini telah masuk 60% suara masuk (-/+ 91 juta suara), paslon nomor urut 01 masih memimpin dengan mendapatkan suara sebanyak lebih dari 55%.
Menurut beberapa pakar statistik dan banyak pengamat mengatakan dari data situng KPU yang sudah terkumpul mencapai angka lebih 50 persen dan selisih suara yang ada lebih dari 10 juta, perkiraannya maka akan sulit sekali bagi paslon Prabowo-Sandiaga untuk bisa mengejar ketertinggalan. Walaupun mungkin saja dari 40% suara yang belum masuk itu mungkin paslon Prabowo-Sandi menang, namun rasanya bila dikalkulasikan secara menyeluruh akan sulit sekali no urut 02 menyaingi.
Hal tersebut dikarenakan selisih jarak dari angka perolehan saat ini telah melampaui batas dari psikologi terkejar, dan dikarenakan pula angka dari persentase perolehan dari situng KPU terlihat cenderung stabil.
Harapan dari paslon Prabowo-Sandiaga untuk bisa mengejar ketertinggalan yang jauh itu hanya satu, yaitu bisa membuktikan jika memang benar terbukti ada banyak kecurangan pencoblosan di setidaknya 20 persen dari seluruh TPS. Maka ketika kecurangan itu terjadi dan terbukti, pemilu ulang bisa dilakukan.
Mungkin atas hal tersebut lah para petinggi PAN melempar bola panas pindah perahu, ditambah juga dengan menambah bumbu mengenai soal cocok tidak oocoknya PAN berkoalisi dengan parpol pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang pembahasannya nanti di akan dibahas dalam evaluasi internal PAN pasca pemilu 2019 usai.
Maka putusan bulat PAN tersebut akan menentukan arah PAN di masa mendatang apa akan tetap di dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur atau keluar, dengan modal evaluasi cocok atau tidak cocoknya. Bila tidak cocok, maka PAN akan bergabung dengan koalisi Jokowi.
Para elit yang berbeda pandangan politik
Yasin Kara pun mengatakan bahwa Pemilu itu adalah ajang ujian dalam menilai karakter seseorang (kelompok) yang sesungguhnya, seperti kita menilai seorang teman. Apakah teman kita itu orang baik atau tidak, maka jawabannya adalah jalanilah terlebih dahulu. Satu dua minggu bersama-sama, dan ketika akhirnya kita bisa menentukan apakah seseorang itu baik atau tidak setelah menjalaninya. bila tidak baik, maka tinggalkan. Persis sama dengan ajang pemilu ini.Dalam sejarahnya kita ketahui bersama bahwa PAN adalah partai yang selalu ada dilingkup pemerintahan, termasuk di pemerintahan Jokowi 2014-2019. Meski pada Pemilihan Presiden tahun 2014 silam PAN masuk dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dimana waktu itu kader sekaligus ketua umum PAN Hatta Rajasa adalah wakil dari calon presiden Prabowo Subianto. Namun pasca pilpres 2014 usai dan presiden terpilih adalah Joko Widodo, tak perlu waktu lama PAN langsung beralih dukungan masuk ke dalam Kabinet Indonesia Kerja.
Apakah sejarah pindah haluan PAN akan terulang kembali di pemilu 2019 ini?Tak hanya Ketua Mahkamah partai matahari terbit yang seakan memberikan sinyal untuk merapat ke koalisi Jokowi, Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan pun ketika ditanya mengenai isu terkait dengan PAN yang akan menjadi partai pertama pendukung paslon no 02 yang mengubah arah dukungannya, Bara menjawab enteng bahwa hal tersebut bukan yang tidak mungkin.
Waketum PAN tersebut seakan menegaskan bahwa pertemuan Ketum PAN dengan Presiden Jokowi waktu itu adalah langkah awal dalam repositioning arah dukungan PAN mendatang. Terlebih Bara mengakui secara langsung bahwa dia mendukung Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2019.
Pernyataan Waketum PAN tersebut pun menuai konflik internal hingga melahirkan petisi untuk memecat Bara Hasibuan dari jabatan sekaligus keanggotaannya di PAN. Menanggapi petisi pemecatan dirinya dari PAN, Bara menyoal bahwa adalah salah satu pendiri PAN dan dia lebih tahu mengenai nilai-nilai dasar PAN berdiri.
Dia pun menilai bahwa orang-orang yang ikut menandatangani petisi itu tidak ada satu pun yang ikut dalam pendirian PAN, sehingga tidak ada satu pun dari mereka yang lebih mengetahui dan paham betul tentang PAN dari segi platform, dan jiwa PAN dari dia.
Soal arah tujuan yang ingin dicapai PAN saat pertama kali berdiri sampai sekarang ini pun yang lebih paham adalah Bara, bila dibandingkan dengan mereka-mereka yang membuat petisi itu.
Maka atas pilihan politik pribadinya di Pilpres 2019 ini Bara tak merasa salah dan malah masih sejalan dengan soul partai, terlebih arah dukungannya yang berbeda dengan teman-teman partainya itu bukan pula merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap AD/ART partai.
Kepada mereka yang membuat petisi pemecatan dirinya dari PAN, Bara meminta mereka untuk belajar sejarah PAN terlebih dahulu sampai paham sebelum mereka memvonis hingga menuntut Bara untuk dipecat dari partai.
Sejalan dengan Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan, Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) non-aktif, Soetrisno Bachir yang juga mantan Ketua Umum PAN mengaku mulai membaca arah politik PAN ke depan setelah Pemilu Serentak 17 April 2019 seperti apa. Status non-aktif yang didapat Soetrisno itu pun dikarenakan perbedaan sikap politiknya dengan PAN yang secara Rakornas mendukung paslon Prabowo-Sandi, namun dia malah mendukung nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Politik dua kaki
Partai matahari terbit yang lahir di era Reformasi ini memang sikap arah dukungan politiknya sering membuat publik bingung kemana arah tujuan akhirnya, dikarenakan PAN yang selalu saja menjalankan manuver politik dua kaki. Dalam perkembangannya pun PAN selalu ada dalam disatu sisi mendukung pemerintahan, namun disatu sisi lainnya mendukung kekuatan oposisi.Apakah politik dua kaki PAN ini disebabkan oleh Amien Rais yang selalu saja berbeda pandangan dengan DPP PAN, dan bahkan pernyataan-pernyataan kontroversial yang keluar dari Amien Rais juga sering dibantah oleh elit-elit PAN lainnya bahwa pernyataan yang keluar dari Amien Rais adalah suara pribadinya, bukan suara partai.
Politik dua kaki yang dijalankan oleh PAN tentu saja membuat ketidakpastian dalam tubuh PAN itu sendiri maupun masyarakat luas, sehingga persatuan pandangan di tubuh PAN seakan tak pernah terlihat jelas, terutama di tahun-tahun politik panas seperti sekarang ini.
Lalu, kemana sebenarnya arah politik PAN yang selalu saja berusaha melakukan manuver politik dua kaki? Yang pasti duduk manis bersama pemerintah. Pemerintah yang mana? Yang pasti pemenang pilpres, nomor urut bukan soal.