niadi.net — Pemerintah memastikan alokasi anggaran tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur negara pada 2026 mencapai Rp55 triliun. Dana tersebut disiapkan untuk aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS), serta prajurit TNI dan anggota Polri.
Kepastian itu disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam forum Indonesia Economic Outlook yang berlangsung di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026). Dalam bahan paparannya, tercantum alokasi besar untuk pembayaran THR tahun depan.
"THR ASN/TNI/Polri Rp 55 triliun," tulis materi paparan Purbaya.
Bagian Strategi Jaga Pertumbuhan Ekonomi
Pemerintah menempatkan kebijakan pencairan THR sebagai instrumen fiskal untuk menopang aktivitas ekonomi pada awal tahun 2026.
Penyaluran dana dalam jumlah besar menjelang Ramadan dinilai mampu meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus memperkuat konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama produk domestik bruto (PDB).
Anggaran sebesar Rp55 triliun tersebut mengalami peningkatan 10,22 persen dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang tercatat Rp49 triliun. Kenaikan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga belanja negara tetap produktif sekaligus memberikan kepastian kesejahteraan bagi aparatur negara.
Secara historis, realisasi belanja pemerintah pada kuartal pertama sering menjadi penentu arah pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun. Dengan mengoptimalkan pencairan THR pada periode awal Ramadan, pemerintah berharap terjadi akselerasi konsumsi yang berdampak luas pada sektor perdagangan, jasa, hingga UMKM.
Target Cair di Awal Ramadan 1447 H
Mengenai jadwal pencairan, Menteri Keuangan belum menyebutkan tanggal pasti. Namun, pemerintah menargetkan penyaluran dapat dilakukan pada awal bulan puasa 2026.
"Saya nggak tahu tanggal pastinya, yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa kita salurkan," imbuh Purbaya.
Pernyataan tersebut menegaskan kesiapan pemerintah untuk mempercepat proses administrasi dan teknis agar dana dapat diterima tepat waktu.
Langkah ini juga bertujuan memberikan ruang bagi ASN, TNI, dan Polri untuk mempersiapkan kebutuhan Ramadan dan Idulfitri lebih awal.
Dampak ke Konsumsi dan Stabilitas Harga
Ekonom menilai pencairan THR dalam jumlah besar berpotensi mendorong lonjakan konsumsi rumah tangga, terutama pada sektor makanan dan minuman, transportasi, serta ritel. Kenaikan permintaan yang signifikan biasanya terjadi sejak pekan pertama Ramadan hingga menjelang Lebaran.
Namun demikian, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan pengendalian inflasi. Koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait diperlukan untuk memastikan ketersediaan pasokan barang dan stabilitas harga tetap terjaga.
Sinergi dengan pemerintah daerah serta otoritas pengendali inflasi menjadi krusial agar dampak positif belanja negara tidak dibarengi tekanan harga yang berlebihan.
Konsistensi Kebijakan Fiskal
Peningkatan alokasi THR sebesar Rp55 triliun menunjukkan ruang fiskal yang relatif terjaga. Pemerintah berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan belanja sosial, perlindungan aparatur negara, serta target defisit anggaran yang tetap terkendali.
Kebijakan ini juga menjadi bagian dari pendekatan countercyclical, yakni mendorong belanja pada saat ekonomi membutuhkan stimulus tambahan.
Kuartal pertama sering kali menjadi periode dengan tantangan konsumsi yang cenderung moderat sebelum momentum Ramadan tiba. Oleh karena itu, pencairan THR di awal puasa diproyeksikan menjadi katalis positif.
Dukungan bagi Aparatur Negara
Selain aspek makroekonomi, kebijakan THR memiliki dimensi kesejahteraan. Bagi ASN, TNI, dan Polri, THR menjadi komponen penting dalam struktur pendapatan tahunan. Dana tersebut umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hari raya, biaya perjalanan mudik, hingga pengeluaran pendidikan dan rumah tangga.
Dengan kepastian anggaran yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, aparatur negara diharapkan memperoleh kepastian finansial yang lebih baik. Pemerintah juga ingin memastikan bahwa hak-hak pegawai dibayarkan tepat waktu sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan pengabdian.
Alokasi Rp55 triliun untuk THR ASN, TNI, dan Polri pada 2026 menandai langkah strategis pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kesejahteraan aparatur dan stabilitas ekonomi nasional. Dengan target pencairan di awal Ramadan, kebijakan ini diharapkan mampu menggerakkan roda konsumsi sekaligus menjaga optimisme pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun depan.