Rupiah Melemah, Orang Desa Tetap Menanggung Beban Ekonomi

Ringkasan:

• Pelemahan rupiah dinilai tetap berdampak langsung pada masyarakat desa meski tidak memakai dolar dalam transaksi sehari-hari.
• Pengamat ekonomi menilai pernyataan Presiden Prabowo berisiko dianggap meremehkan situasi ekonomi nasional.
• Kenaikan harga barang impor, pupuk, BBM, dan bahan pangan mulai menekan daya beli rakyat hingga ke pedesaan.

{alertringkas}

niadi.net — Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan publik setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan yang memancing perdebatan luas.

Saat menghadiri peresmian Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden mengatakan masyarakat desa tidak menggunakan dolar sehingga dinilai tidak terlalu terdampak oleh gejolak kurs mata uang asing.

Pernyataan tersebut segera mendapat respons dari sejumlah pengamat ekonomi yang menilai persoalan pelemahan rupiah jauh lebih kompleks dibanding sekadar transaksi menggunakan dolar atau tidak.

Bagi ekonom, dampak kurs dolar tidak hanya dirasakan oleh pelaku bisnis besar atau masyarakat perkotaan, tetapi juga menjalar sampai ke desa melalui kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya produksi.

google.com/finance

Kurs, nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.741 per dolar AS pada hari ini (19 Mei 2026) menjadi perhatian serius karena berpotensi memperbesar tekanan inflasi serta melemahkan daya beli masyarakat.

Pernyataan Presiden Prabowo Soal Rupiah

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mencoba menenangkan masyarakat terkait kondisi rupiah yang terus tertekan. Ia menyampaikan bahwa rakyat di desa tidak menggunakan dolar dalam aktivitas sehari-hari sehingga tidak perlu terlalu panik terhadap pelemahan mata uang nasional.

"Sekarang ada yang selalu… sebentar-sebentar Indonesia akan collapse, akan chaos, rupiah begini, dolar begini… Mau dolar berapa ribu kek, orang rakyat di desa enggak pakai dolar kok," kata Prabowo.

Presiden juga menegaskan bahwa kondisi pangan dan energi nasional masih aman. Menurutnya, selama sektor kebutuhan dasar masyarakat tetap terkendali, Indonesia masih berada dalam situasi yang relatif kuat dibanding banyak negara lain.

Selain itu, Prabowo menyebut pihak yang paling terdampak adalah masyarakat yang sering bepergian ke luar negeri dan para pelaku usaha yang bergantung pada transaksi internasional.

"Yang pusing yang itu, yang suka ke luar negeri. Hayo siapa ini? Mbak Titik pusing ini. Sakti Wahyu Trenggono... Anindya Bakrie, lu pusing gua lihat, pengusaha pusing."

Pernyataan tersebut kemudian menuai tanggapan beragam, terutama dari kalangan ekonom dan pengamat pasar keuangan.

Desa Tetap Terdampak Pelemahan Rupiah

Analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny Sasmita, menilai masyarakat desa memang tidak melakukan transaksi langsung menggunakan dolar. Namun dampak kurs dolar tetap masuk ke kehidupan masyarakat melalui rantai distribusi barang dan biaya produksi.

Menurut Ronny, berbagai kebutuhan dasar masyarakat desa masih sangat dipengaruhi komponen impor. Pupuk pertanian, bahan bakar minyak, pakan ternak, obat-obatan, mesin pertanian, hingga sebagian bahan pangan bergantung pada bahan baku atau transaksi internasional berbasis dolar.

Ketika rupiah melemah, biaya impor otomatis meningkat. Kondisi itu membuat harga barang ikut naik di dalam negeri.

"Artinya, masyarakat desa tetap terkena dampaknya mesti tidak pernah melihat dolar secara fisik…"

Ia menjelaskan bahwa rakyat kecil sering kali menjadi kelompok terakhir yang memahami gejolak nilai tukar, tetapi justru menjadi pihak yang paling cepat merasakan kenaikan harga kebutuhan.

Kenaikan harga pupuk misalnya, akan meningkatkan biaya produksi petani. Ketika ongkos produksi naik, harga hasil pertanian juga terdorong naik atau keuntungan petani menjadi semakin kecil. Situasi tersebut akhirnya memengaruhi kesejahteraan masyarakat desa secara langsung.

Risiko Persepsi Pemerintah di Mata Investor

Pengamat ekonomi Yanuar Rizky melihat pernyataan Presiden Prabowo sebagai bentuk upaya menunjukkan optimisme terhadap kondisi ekonomi nasional. Namun menurutnya, pasar keuangan global tidak hanya melihat ucapan optimistis, tetapi juga membaca kondisi fiskal dan stabilitas kebijakan pemerintah.

Ia menilai pemerintah saat ini menghadapi tantangan besar karena defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus melebar di tengah belanja negara yang meningkat.

Defisit APBN periode Januari hingga Maret 2026 tercatat mencapai Rp240 triliun. Pada saat bersamaan, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran besar untuk berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.

Bagi investor, kombinasi antara defisit yang membesar dan pelemahan rupiah dapat memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.

"Sama seperti gaya komunikasinya Presiden AS, Donald Trump. Dia ngomong negatif, market ikut. Dia bilang sesuatu yang mengarah ke positif, market juga ikut."

Namun Yanuar menilai posisi Indonesia berbeda dengan Amerika Serikat yang memiliki pengaruh besar terhadap pasar global.

Menurutnya, pasar akan lebih percaya pada langkah konkret pemerintah dibanding sekadar pernyataan optimistis.

Pelemahan Rupiah dan Ancaman Inflasi

Pelemahan rupiah memiliki efek domino terhadap harga barang di pasar domestik. Ketika nilai tukar melemah, biaya impor menjadi lebih mahal. Akibatnya, harga bahan baku industri meningkat dan diteruskan ke konsumen dalam bentuk kenaikan harga barang.

Kondisi ini sangat terasa pada produk yang memiliki kandungan impor tinggi seperti elektronik, obat-obatan, alat pertanian, suku cadang kendaraan, hingga kebutuhan pangan tertentu.

Masyarakat kelas menengah ke bawah menjadi kelompok paling rentan karena pendapatan mereka tidak naik secepat kenaikan harga barang.

Yanuar Rizky menilai kondisi sekarang sudah masuk kategori kritis bagi daya beli masyarakat.

"Intinya, angka segini sudah membuat orang susah napas," cetusnya.

Ia menjelaskan bahwa banyak masyarakat mulai mengandalkan tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara kelompok ekonomi bawah semakin bergantung pada pinjaman online dan utang konsumtif.

Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan total utang pinjaman online masyarakat Indonesia mencapai Rp103,03 triliun pada Maret 2026 atau naik lebih dari 26 persen dibanding tahun sebelumnya.

Fenomena ini memperlihatkan tekanan ekonomi rumah tangga semakin besar.

Investor Membaca Sikap Pemerintah

google.com/finance

Pasar keuangan tidak hanya melihat data ekonomi, tetapi juga mencermati bagaimana pemimpin negara merespons situasi krisis.

Ronny Sasmita menilai investor membutuhkan kepastian bahwa pemerintah memahami risiko pelemahan rupiah dan memiliki strategi untuk mengatasinya.

Jika pemerintah dianggap terlalu santai menghadapi tekanan kurs, investor bisa menilai tidak ada sense of urgency dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Akibatnya, arus modal asing berpotensi keluar dari Indonesia dan memperbesar tekanan terhadap rupiah.

"Investor biasanya lebih tenang terhadap pemimpin yang mengakui tantangan secara terbuka dibanding yang terkesan mengecilkan masalah."

Bank Indonesia sendiri telah mengambil sejumlah langkah pengendalian transaksi dolar dengan menurunkan batas transaksi valuta asing dari US$100.000 menjadi US$25.000.

Langkah tersebut dianggap sebagai sinyal meningkatnya permintaan dolar di dalam negeri akibat kekhawatiran terhadap pelemahan rupiah.

Tren Pelemahan Rupiah Sejak 2024

Nilai tukar rupiah sebenarnya mulai mengalami tekanan sejak Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden pada Oktober 2024.

Kala itu, kurs rupiah masih berada di kisaran Rp15.400 hingga Rp15.500 per dolar AS. Namun sepanjang 2025, rupiah perlahan bergerak melemah ke level Rp16.000 hingga Rp16.600.

Memasuki awal 2026, tekanan semakin besar. Rupiah menembus Rp17.000 pada Maret hingga April, kemudian terus turun hingga mencapai Rp17.720-an per dolar AS pada hari ini (19 Mei 2026).

Data Trading Economics menunjukkan rupiah menjadi salah satu mata uang dengan depresiasi terdalam di Asia Tenggara secara year to date.

Sementara beberapa negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia justru mampu menjaga penguatan mata uang mereka.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berulang kali menyatakan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dan pelemahan rupiah lebih dipengaruhi sentimen global.

Namun pasar tetap melihat adanya risiko terhadap kondisi fiskal Indonesia setelah sejumlah lembaga pemeringkat memberikan outlook negatif terhadap kebijakan anggaran nasional.

Dampak Langsung bagi Rakyat Desa

Masyarakat desa menjadi kelompok yang paling rentan terhadap pelemahan rupiah karena pendapatan mereka cenderung tetap, sementara harga kebutuhan terus naik.

Petani harus membeli pupuk dengan harga lebih mahal. Nelayan menghadapi kenaikan biaya bahan bakar. Peternak harus membayar lebih mahal untuk pakan ternak yang sebagian bahan bakunya impor.

Kenaikan harga juga terasa pada kebutuhan rumah tangga seperti minyak goreng, gula, beras, hingga obat-obatan.

Di desa, masyarakat mungkin memang tidak memegang dolar. Namun mereka tetap membeli barang yang harganya dipengaruhi dolar.

Ketika harga kebutuhan naik sementara penghasilan tetap, maka daya beli menurun. Akibatnya, konsumsi rumah tangga melemah dan ekonomi desa ikut melambat.

Banyak warga desa juga mulai kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan biaya transportasi akibat kenaikan harga barang secara bertahap.

Pelemahan Rupiah dan Dampaknya bagi Rakyat Desa

Pelemahan rupiah seharusnya tidak dipandang sekadar persoalan angka di pasar keuangan. Dampaknya nyata dirasakan masyarakat kecil, terutama rakyat desa yang kehidupannya sangat bergantung pada kestabilan harga kebutuhan pokok.

Ketika rupiah terus melemah, biaya hidup masyarakat naik secara perlahan namun pasti. Harga pupuk meningkat, biaya produksi pertanian membengkak, harga BBM naik, dan ongkos distribusi barang menjadi lebih mahal. Semua beban tersebut akhirnya ditanggung rakyat kecil.

Pemerintah seharusnya menunjukkan keseriusan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat kepercayaan publik. Pernyataan yang terkesan meremehkan pelemahan rupiah justru dapat menciptakan jarak antara pemerintah dan kondisi nyata masyarakat.

Bagi warga desa, krisis ekonomi bukan soal memahami kurs dolar atau pasar global. Mereka merasakan dampaknya saat harga sembako naik, hasil panen tidak cukup menutupi biaya produksi, dan penghasilan harian semakin sulit memenuhi kebutuhan keluarga.

Jika pelemahan rupiah terus berlangsung tanpa langkah penanganan yang jelas, maka masyarakat desa akan menjadi kelompok yang paling berat menanggung dampaknya.