YouTube/DPRRIOfficial
Ringkasan:niadi.net — Prabowo Subianto menghadiri Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada Rabu 20 Mei 2026. Dalam agenda tersebut, Presiden menyampaikan arah kebijakan ekonomi makro serta pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027.{alertringkas}
- Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 6,5 persen pada 2027.
- Pemerintah akan membentuk badan pengelola ekspor SDA melalui BUMN pengekspor tunggal.
- Presiden menyoroti korupsi aparat, pelemahan kelas menengah, dan reformasi Bea Cukai.
Pidato tersebut menjadi perhatian luas karena memuat berbagai target strategis pemerintah dalam beberapa tahun mendatang. Tidak hanya membahas soal pertumbuhan ekonomi, Prabowo juga menyinggung persoalan ketimpangan sosial, korupsi aparat, stabilitas rupiah, reformasi Bea Cukai, hingga arah pengelolaan ekspor sumber daya alam Indonesia.
Selain itu, pidato Presiden kali ini juga memunculkan sejumlah pernyataan tegas yang langsung menjadi sorotan publik dan dunia usaha. Mulai dari kritik terhadap elite nasional yang dianggap terlalu takut menghadapi tantangan ekonomi, hingga instruksi agar tender proyek pemerintah tidak dipolitisasi.
Berikut rangkuman lengkap poin penting pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait RAPBN 2027.
1. Pemerintah Targetkan Defisit APBN Semakin Rendah
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan menjaga stabilitas fiskal melalui pengendalian defisit anggaran negara.Pemerintah menargetkan defisit APBN tahun 2027 berada pada kisaran 1,80 persen hingga maksimal 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurut Presiden, pengurangan defisit menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan fiskal jangka panjang sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia.
"Dari sisi pembiayaan, defisit kita di tahun 2027, defisit APBN akan kami jaga di kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 (persen dari) PDB dan kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini," kata Prabowo.
Langkah tersebut juga diharapkan mampu memperluas ruang fiskal pemerintah untuk mendanai berbagai program prioritas nasional secara lebih berkelanjutan.
2. Pendapatan Negara Ditargetkan Naik
Selain menjaga defisit, pemerintah juga menargetkan peningkatan pendapatan negara pada tahun 2027. Pemerintah memproyeksikan penerimaan negara dapat mencapai kisaran 11,82 persen hingga 12,40 persen dari PDB.Kenaikan tersebut diharapkan berasal dari optimalisasi penerimaan pajak, peningkatan penerimaan negara bukan pajak, serta penguatan tata kelola sumber daya alam.
Dengan kapasitas fiskal yang lebih besar, pemerintah menilai pembangunan nasional dapat berjalan lebih agresif tanpa terlalu bergantung pada utang baru.
3. Target Pertumbuhan Ekonomi 6,5 Persen
Salah satu target paling ambisius yang disampaikan Presiden adalah pertumbuhan ekonomi nasional.Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 berada di kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen sebagai tahap awal menuju target jangka panjang 8 persen pada 2029.
"Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen di tahun 2027 menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029," kata Prabowo.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan fokus pada penguatan investasi, industrialisasi, pengembangan hilirisasi, hingga penguatan sektor ekonomi rakyat.
4. Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Jadi Sorotan
Dalam pidato tersebut, Prabowo juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga dan nilai tukar rupiah.Pemerintah menargetkan inflasi berada pada rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Pengendalian inflasi akan dilakukan melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, penguatan distribusi pangan, serta pengawasan harga barang kebutuhan pokok.
Sementara itu, nilai tukar rupiah diproyeksikan berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
"Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500," tegas Prabowo.
Stabilitas rupiah dinilai penting untuk menjaga iklim usaha, menekan inflasi impor, dan mempertahankan daya saing ekspor nasional.
5. Pemerintah Targetkan Kemiskinan dan Pengangguran Turun
Prabowo juga menyampaikan target sosial pemerintah dalam RAPBN 2027. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6,0 persen hingga 6,5 persen.Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga ditargetkan turun menjadi kisaran 4,30 persen hingga 4,87 persen.
Penurunan pengangguran akan didorong melalui peningkatan investasi, penguatan sektor industri, pengembangan ekonomi digital, serta dukungan terhadap UMKM.
Pemerintah juga ingin meningkatkan proporsi penciptaan lapangan kerja formal dari 35 persen pada 2026 menjadi 40,81 persen pada 2027.
Menurut pemerintah, peningkatan lapangan kerja formal penting untuk memperkuat kesejahteraan pekerja sekaligus memperbaiki struktur ekonomi nasional.
6. Pembangunan 5.000 Desa Nelayan
Dalam pidato tersebut, Prabowo turut menyoroti sektor kelautan dan kesejahteraan nelayan.Pemerintah merencanakan pembangunan 5.000 desa nelayan yang dilengkapi fasilitas pendukung seperti cold storage, pabrik es, dan SPBU nelayan.
Program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sektor perikanan nasional sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.
"Para nelayan kita harus kita berdayakan karena mereka di ujungnya akan menguasai lautan kita," kata Prabowo.
7. Prabowo Soroti Menurunnya Kelas Menengah
Salah satu bagian pidato yang paling banyak disorot adalah ketika Presiden mempertanyakan anomali ekonomi nasional.Prabowo mengaku heran karena pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir relatif stabil di angka 5 persen, tetapi jumlah kelas menengah justru menurun dan angka kemiskinan meningkat.
"Bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat?," ujar Prabowo.
Presiden menyebut kondisi tersebut sebagai masalah serius yang harus segera dibenahi pemerintah.
"Tujuh tahun kali 5 persen, 35 persen ekonomi kita tumbuh. Harusnya kita tambah kaya 35 persen. Tapi apa yang terjadi? Rakyat kita yang miskin tambah. Dari 46,1 persen naik jadi 4,9 persen. Delapan persen naiknya," tegas Presiden.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah akan lebih fokus pada pemerataan kesejahteraan dan kualitas pertumbuhan ekonomi.
8. Pembentukan Badan Pengelola Ekspor SDA
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengumumkan pembentukan Badan Pengelola Ekspor Sumber Daya Alam. Kebijakan tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah yang diterbitkan pada hari yang sama.Melalui aturan baru itu, seluruh penjualan hasil sumber daya alam tertentu wajib dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal.
Kebijakan ini akan diterapkan pada komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi.
"Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut," jelas Prabowo.
Langkah tersebut diyakini bertujuan memperkuat kontrol negara terhadap arus ekspor dan penerimaan devisa nasional.
9. Presiden Soroti Korupsi Aparat dan Beking Pejabat
Pidato Prabowo juga memuat kritik keras terhadap oknum aparat yang melindungi praktik korupsi. Presiden meminta masyarakat untuk aktif melaporkan penyimpangan yang terjadi di lapangan."Rakyat tidak bodoh lagi. Kalau aparat enggak beres, langsung videokan. Jangan dilawan, videokan saja dan lapor ke saya," tegas Prabowo dalam pidatonya.
Pernyataan tersebut langsung menjadi perhatian karena menunjukkan sikap tegas pemerintah terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan.
10. Instruksi Khusus Soal Tender dan PDIP
Dalam pidatonya, Prabowo juga meminta seluruh menteri agar tidak mendiskriminasi pihak tertentu dalam proses tender proyek pemerintah. Meski PDI Perjuangan berada di luar koalisi pemerintahan, Presiden menegaskan proses tender harus tetap profesional."Menteri-menteri minta petunjuk, 'Pak ini bagaimana Pak, ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP'. Tapi apa jawaban saya? Tidak ada masalah, kalau dia menang, dia menang saja, jangan kita lihat latar belakangnya," kata Prabowo.
Pesan tersebut dianggap sebagai penegasan bahwa pemerintah ingin menjaga iklim usaha tetap kompetitif dan bebas diskriminasi politik.
11. APBN Disebut Alat Perjuangan Bangsa
Presiden menegaskan bahwa APBN bukan sekadar dokumen anggaran negara. Menurutnya, APBN merupakan instrumen penting untuk melindungi rakyat dan memperkuat fondasi ekonomi nasional."Saya memandang bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa, APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa," tandasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan arah kebijakan fiskal pemerintah yang diklaim berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
12. Prabowo Kritik Elite yang Takut Rupiah Melemah
Prabowo juga melontarkan kritik terhadap elite nasional yang dianggap terlalu mudah panik menghadapi dinamika ekonomi global."Bahwa kemungkinan besar kita akan menjadi bangsa yang lemah, bangsa yang selalu takut kurs dollar, takut BBM tidak cukup, takut ini takut itu, bangsa yang takut, bangsa yang elite-nya takut," ujar Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Pernyataan tersebut mencerminkan dorongan Presiden agar Indonesia lebih percaya diri menghadapi tantangan ekonomi dunia.
13. Presiden Minta Bea Cukai Dibersihkan
Di akhir pidatonya, Prabowo juga menyoroti masalah di sektor Bea Cukai. Presiden meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera mengevaluasi pimpinan Bea Cukai apabila tidak mampu memperbaiki kinerja institusi tersebut."Saya ingatkan kembali untuk kesekian kali, Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti," tegas Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Peringatan tersebut muncul di tengah banyaknya laporan pelaku usaha terkait pungutan liar dan hambatan birokrasi yang dianggap mengganggu aktivitas ekonomi nasional.